Makanan
Diplomasi Pangan Ditingkatkan: FAO Serukan Integrasi Keamanan Pangan dalam Upaya Perdamaian di MED‑Dialogues 2026
Dipublikasikan pada

Keamanan pangan sebagai agenda diplomatik
Dalam sesi MED‑Dialogues 2026 yang berlangsung di Napoli, Italia, Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, menegaskan bahwa upaya diplomatik tidak dapat dipisahkan dari isu keamanan pangan. Ia menekankan bahwa perdamaian menjadi landasan utama bagi tercapainya ketahanan pangan, sementara keberlanjutan pangan sendiri kini menjadi faktor strategis bagi hubungan internasional, stabilitas ekonomi, dan kerja sama global. Menurut Qu, “diplomasi memegang peranan penting dalam menanggapi krisis pangan dan mencegahnya meluas.”
Gambaran krisis pangan global 2025
Laporan Global 2026 tentang Krisis Pangan mencatat bahwa pada tahun 2025 terdapat 266 juta orang di 47 negara dan wilayah yang mengalami tingkat kelaparan akut yang tinggi. Di beberapa daerah, seperti Jalur Gaza dan Sudan, kondisi kelaparan telah mencapai status kelaparan massal. Konflik bersenjata tetap menjadi penyebab utama kelaparan mendadak, sekaligus menimbulkan kerusakan pada infrastruktur pertanian, menghalangi akses petani ke lahan, mengganggu pasar serta perdagangan, dan mengurangi kemampuan komunitas untuk memproduksi makanan secara mandiri. Dampak‑dampak tersebut dapat bertahan lama bahkan setelah permusuhan berakhir.
Pengaruh guncangan geopolitik terkini
Gangguan pada pasar energi, pupuk, dan transportasi di wilayah Teluk menegaskan bagaimana gejolak politik dapat memengaruhi produksi dan harga pangan di luar zona konflik langsung. Tekanan tambahan ini dirasakan oleh negara‑negara yang sudah menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan konflik berkepanjangan, memperparah risiko kelaparan.
Tokoh‑tokoh yang hadir
Selain Qu Dongyu, pertemuan ini turut dihadiri oleh Afrah Al‑Zouba, Menteri Luar Negeri dan Urusan Warga Asing Yaman, serta Nabil Fahmy, Sekretaris Jenderal Liga Negara‑Negara Arab.
Tiga prioritas diplomasi pangan
Qu menguraikan tiga langkah utama yang harus dijadikan landasan kebijakan luar negeri:
Mengintegrasikan keamanan pangan dalam setiap upaya diplomatik konflik Hukum humaniter internasional melarang penggunaan kelaparan sebagai taktik perang dan mewajibkan perlindungan terhadap warga sipil serta akses kemanusiaan terhadap bahan‑bahan esensial seperti makanan, hasil pertanian, dan ternak.
Menjaga kemampuan produksi lokal Melindungi musim tanam, ternak, infrastruktur irigasi, pasar, dan jalur pasokan menjadi kunci untuk mencegah gangguan sementara beralih menjadi kelaparan berkepanjangan. Ketika petani kehilangan akses ke lahan, benih, atau pupuk, konsekuensinya dapat dirasakan selama berbulan‑bulan.
Menyambungkan data ilmiah dan peringatan dini dengan keputusan diplomatik serta pembiayaan Pemerintah, lembaga internasional, dan donor diharapkan memanfaatkan bukti ilmiah untuk mengidentifikasi peluang diplomasi preventif, mengamankan sumber daya lebih awal, dan mendukung intervensi yang melindungi kehidupan serta mata pencaharian. Kolaborasi dalam perdagangan, input pertanian, dan rantai pasok yang tahan guncangan juga sangat diperlukan.
Qu menegaskan bahwa diplomasi pangan tidak dapat menggantikan solusi politik untuk mengakhiri konflik, namun dapat memastikan bahwa keamanan pangan menjadi bagian konkret dalam setiap penyelesaian.
Komitmen FAO
FAO menyatakan kesiapan mempersembahkan keahlian teknis, data ilmiah, serta jaringan kemitraan di tingkat negara untuk mendukung proses diplomatik. Tujuannya adalah melindungi akses pangan saat ini, menjaga kemampuan produksi di masa depan, dan mengurangi kemungkinan kelaparan menjadi pemicu ketidakstabilan lebih lanjut. “Keamanan pangan bukan sekadar makanan, melainkan hak asasi manusia,” pungkas Qu.
Tentang MED‑Dialogues 2026
MED‑Dialogues adalah inisiatif tahunan tingkat tinggi yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia serta Institut Studi Politik Internasional Italia (ISPI). Edisi ke‑12 berlangsung dari 19 hingga 21 November 2026 di Napoli, mempertemukan pemimpin pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk menyusun agenda positif bagi kawasan Mediterania.